Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad, angkat bicara perihal ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin, melalui media sosial. Dadang mengimbau warga Muhammadiyah tetap bijak, dan dewasa dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Kami mengimbau agar warga tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang, hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan Idulfitri 1444 H," kata Dadang melalui keterangan resmi, dikutip Selasa (25/4).
Menurut Dadang, ini bukan kali pertama Muhammadiyah menerima perlakuan serupa akibat perbedaan penetapan Idulfitri. Meski demikian, para pihak yang tak sejalan dengan pandangan keislaman Muhammadiyah diminta untuk mengedepankan akal sehat, keluhuran, serta sikap ilmiah yang objektif.
"Muhammadiyah secara organisasi tetap elegan dalam menyikapi sikap maupun pernyataan negatif seputar perbedaan Idulfitri karena sudah biasa dan terbiasa," ujar dia.
Dadang kembali mengajak warga Muhammadiyah untuk mengedepankan pemikiran dan sikap luhur, serta tidak mengambil langkah sendiri. Namun, pihaknya juga mendukung tindak lanjut di ranah hukum apabila komentar yang ditujukan kepada Muhammadiyah sudah melampaui batas.
"Tentu jalan hukum itu selalu terbuka untuk dilakukan, sejalan dengan koridor yang dijamin konstitusi dan terhormat dalam berbangsa," tutur Dadang.
Ditambahkan Dadang, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem beragama dan berbangsa yang kondusif. Hal ini penting agar mencegah adanya keretakan yang berpotensi memecah-belah persatuan Indonesia.
Diketahui, Andi Pangerang melayangkan komentar ancaman kepada warga Muhammadiyah atas perbedaan penetapan Idulfitri 1444 H. Usai menuai kecaman, Andi menyampaikan permohonan maaf melalui surat terbuka.
Ia mengaku mengeluarkan komentar ancaman tersebut dikarenakan rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saat melihat akun rekannya di BRIN, Thomas Djamaluddin, diserang oleh sejumlah pihak.
"Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh warga Muhammadiyah yang merasa tersinggung dengan komentar saya tersebut. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan semacam ini lagi di waktu-waktu mendatang," tulis pernyataan Andi dalam suratnya, Senin (24/4).
Sementara itu, BRIN mengklaim telah melakukan pengecekan atas informasi dan komentar tersebut. Meski Andi telah membuat surat permintaan maaf, BRIN tetap akan menindaklanjuti melalui Sidang Majelis Etik ASN yang diagendakan Rabu (26/4).
Setelah itu, akan digelar sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final.
"Langkah konfirmasi telah dilakukan untuk memastikan status APH adalah ASN di salah satu pusat riset BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021," ujar Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, Selasa (25/4).
